“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” sambung Erick.
Erick menyampaikan pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN rata-rata Rp 11 miliar dalam setahun, yang mana perbedaan biaya operasional didasari oleh lokasi, biaya pangan, dan logistik masing-masing area.
“SP juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan beberapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ucap Erick.
Dalam pertemuan antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional yang dihadiri sejumlah direksi dari BUMN, termasuk PLN. Erick menyampaikan bahwa peran aktif BUMN sangat penting dalam menciptakan ekosistem pangan terintegrasi.
“BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Erick.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, PLN mendukung penuh visi dan misi pemerintah ini, salah satunya melalui program yang bertujuan memperkuat penyediaan pangan dan juga peningkatan gizi masyarakat.
“Sejalan dengan prinsip ESG (_environmental, social, and governance_) yang diterapkan, PLN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui program-program berbasis pemberdayaan,” ujar Darmawan.
