Pj Bupati Sugiat, Kolaborasi Atasi Jebolnya Pintu Dam Jatimlerek

sevaaliniseva
Screenshot 20240516 205934 Copy 411x273

MMCJATIM – Keluhan sejumlah petani akibat jebolnya satu pintu air Dam Karet Jatimlerek Sungai Brantas Jombang, yang ada di Desa Jatimlerek Kecamatan Plandaan mendapat respon cepat dari Pemkab Jombang. Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos., M.Psi.,T, langsung turun lapangan menjawab keluhan warga dengan meninjau lokasi jebolnya Dam Karet pada Kamis (16/05/2024).

Laporan dari dinas terkait, 1700 hektar lahan pertanian di beberapa desa sekitar akan terdampak kerusakan Dam Karet Jatimlerek. Masalah ini sangat genting mengingat sektor unggulan Jombang adalah pertanian. Terlebih saat ini Jombang menjadi salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Timur urutan ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota.

“Saya mendapat laporan ini kira-kira satu minggu yang lalu. Langkah Saya tentu saja Saya sampaikan masalah ini ke Kepala Dinas terkait, ini harus segera bisa diatasi karena tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi. Kepala Dinas menanggapi ‘baik pak’, dan menjelaskan itu tidak hanya menjadi kewenangannya Pemkab namun juga kewenangan BBWS Brantas. Maka saya perintahkan segera dikoordinasikan dan dikonsultasikan bagaimana penyelesaiannya ini,” kata Pj Bupati.

Sumrambah, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur Hendra Ahyadi ST., MT., Kepala OPD terkait terkait dalam hal ini, dari Dinas PUPR Jombang, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat, Kepala Desa di Kecamatan Plandaan, Kepala Desa di Kecamatan Ploso.

Semua pihak dalam hal ini telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangannya. Dinas PUPR berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi (PU SDA Prov) Jawa Timur tentang penyiapan 3 pompa, Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Gapoktan dan Hippa tentang rencana tanam dan pola tanamnya serta DPMD berkoordinasi dengan Kepala Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Belanja Tak Terduga. Sebab secara pengelolaan dam ikut BBWS, sedangkan DI (Daerah Irigasi) Jatimlerek ikut kewenangan provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *