“Harus kita pahami bersama, bahwa tidak berpolitik praktis dimaknai dengan konsistensi netralitas TNI yang merupakan bagian dari komitmen TNI dalam rangka ikut serta menyukseskan Pemilu tahun 2024,” tuturnya.
Masih dalam sambutanya, Dandim 0813 Bojonegoro menyampaikan, Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada sebagai keniscayaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, jika TNI tidak netral dalam Pemilu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI, konflik antar TNI dan partai politik. Oleh karena itu TNI harus berupaya keras untuk menjaga netralitas dalam Pemilu.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., telah menyatakan komitmennya untuk menjaga Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada. Beliau telah memberikan buku saku kepada seluruh prajurit TNI yang berisi tentang panduan netralitas, selain itu beliau juga sudah membentuk Posko-Posko pengaduan untuk menerima laporan pelanggaran netralitas TNI.
“Harapannya, komitmen Panglima TNI ini dapat diwujudkan oleh seluruh prajurit TNI. Dengan demikian Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis,” ujar Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.
Disampaikan juga, bahwa beberapa upaya dapat dilakukan untuk mewujudkan harapan netralitas TNI dalam Pemilu diantaranya meningkatkan pemahaman prajurit TNI tentang netralitas. Dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini, melakukan pengawasan terhadap prajurit TNI. Pengawasan dapat dilakukan oleh pimpinan TNI, Lembaga negara dan masyarakat sipil. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melanggar netralitas, hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada prajurit TNI yang melanggar netralitas.
