DPO Pelaku Utama Pengoplos LPG di Sukodono Berhasil Ditangkap Polisi

admin

SIDOARJO | MMCJATIM – Polresta Sidoarjo berhasil ungkap kasus otak utama aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi pemerintah ke dalam tabung non subsidi.hal tersebut di sampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro saat press release di Mapolresta senin12 September 2023.

Kusumo menyampaikan bahwa Polsek Sukodono menindak lanjuti laporan masyarakat adanya LPG oplosan. tempat kejadiannya di dusun Kweni RT 01 RW 01 desa Anggaswangi kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.
“Penyidik saat itu berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terduga Pelaku yaitu Sdr. K.M., Sdr. S.R.. dan Sdr. R.P. yang saat itu sedang melakukan kegiatan aktivitas pemindahan LPG bersubsidi dari tabung ukuran 3 Kg kedalam tabung ukuran 12 Kg serta barang bukti beserta di atas, sedangkan Sdr. A.S. alias K berhasil melarikan diri dan ditetapkan dalam Daftar pencarian Orang (DPO).”ungkap nya.

Beliau juga menjelaskan kalau usaha oplosan itu keuntungannya sangat besar karena hasilnya telah terjual dengan harga non subsidi.

“Saudara A.S. alias K mempekerjakan pelaku lain dengan sistem borongan yaitu 1 tabung 12 Kg hasil oplosan diberi upah Rp. 10.000,-,. Dalam 1 ( satu) hari bisa produksi 30 tabung sehingga upah yang didapatkan yaitu Rp.300.000,- di bagi untuk 3 orang sehingga masing-masing orang mendapatkan Rp. 100.000,-.Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan LPG 12 Kg hasil Oplosan yaituRp. 57.000,- untuk setiap 1 tabung, yang berasal dari modal pembelian LPG 3 Kg dipasaran Rp.17.000,- X 4 = Rp.68.000,- dan selanjutnya dijual dipasaran Rp. 125.000,-. Sehingga dalam 1 hari apabila ada 30 tabung setiap harinya maka keuntungan yang diapatkan bisa mencapai Rp. 3.876.000,-kadang lebih.”tambahnya

Karena perbuatan tersebut tersangka bisa di jerat Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidanaMelakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi
Pemerintah.Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).dan atau Pasal 62 Jo. Pasal 8 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). (Sis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *