SIDOARJO | MMCJATIM – Angka stunting di Kabupaten Sidoarjo sebesar 16 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem di 1,32 persen. Angka tersebut diakui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P masih dibawah rata-rata nasional. Pengakuan tersebut dilontarkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Minggu, (21/5). Ia mengunjungi Balai Kelurahan Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo sambil membagikan Sembako secara simbolis.
Dalam kesempatan itu Menko PMK juga mengajak dialog warga yang hadir. Ia mengajak warga untuk menyampaikan problem terkait penurunan stunting maupun kemiskinan ekstrem. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto serta beberapa kepala dinas terkait dan seluruh camat ikut hadir.
Kedatangan Prof. Muhadjir sendiri ingin memastikan sejauh mana penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo. Nantinya akan dilakukan singkronisasi dan pengendalian program terpadu penanganan dua permasalahan tersebut. Ia apresiasi kinerja Pemkab Sidoarjo terhadap penanganan permasalah stunting dan kemiskinan ekstrem diwilayahnya.
“Kabupaten Sidoarjo ini alhamdulillah stuntingnya berada diposisi 16 persen lebih sedikit, sedangkan kemiskinan ekstremnya 1,3 persen, memang sudah dibawah rata-rata nasional, tetapi kita targetkan stuntingnya dibawah 10 persen tahun depan, sedangkan kemiskinan ekstremnya kita usahan mendekati nol,”ucapnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Pemkab Sidoarjo bekerja lebih keras lagi menurunkan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun depan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat lebih signifikan. Ia yakin Kabupaten Sidoarjo mampu melakukan itu. Ia lihat sendiri koordinasi Pemkab Sidoarjo dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
“Ini ada pak Sekda yang telah membuat laporan sangat bagus dan juga kita cek koordinasi dilapangan sudah bagus, pengendalian stunting di seluruh Puskesmas di Sidoarjo sudah ada alat USG nya dan saya sarankan juga pengadaan alat antropometri tidak menggunakan DAK tapi bisa langsung mengajukan ke Kemenkes,”ujarnya.
