Ahmad Supriyanto Gelar Reses, Warga Pertanyakan Solusi Banjir

Editor : Didik Sap
Bojonegoro, – Ahmad Supriyanto Anggota DPRD Bojonegoro dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 3 Menggelar Reses Untuk Menyerap Aspirasi dan Usulan Konstituenya. Dengan Menggandeng Pihak BPJS Bojonegoro yang di Wakili oleh Anang. Dengan tema Sosialisasi Program Ketenagakerjaan Bersama Tokoh Masyarakat Kepada Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Bertempat di Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro Jatim. Kamis (16/02/2023).

Pantauan di lokasi acara, nampak puluhan warga yang tersebar di dapil 3 dengan antusias mengikuti arahan dan paparan serta menyampaikan aspirasi. Salah satunya adalah mengangkat isu terkait adanya sungai yang melingkar di antara Desa Trojalu Baureno, Sugihwaras, dan yang di musim penghujan. Akibat curah hujan tinggi, debit air terlalu banyak hingga sungai tidak mampu menampung penyebab air meluap dan membanjiri lahan persawahan serta pemukiman warga.

Ahmad Supriyanto, pria yang berdomisili di wilayah Kecamatan Baureno ini menyampaikan bahwa dengan menghadirkan BPJS dari Bojonegoro agar masyarakat tahu dan ikut program BPJS.
Diakuinya dengan adanya program BPJS yang terbagi beberapa kriteria, dapat di pahami segi manfaatnya apabila nantinya ikut program BPJS.

“Ada BPJS Kesehatan ada BPJS tenaga kerja yang saat ini sudah tercover BPJS kesehatan kita anggaran 180 miliar jadi Bojonegoro sudah universal head coverage,”ujarnya.

Bukan hanya itu saja Mas Pri (panggilan akrabnya) menyebutkan bahwa tahun ini Propem Perda. Yang tujuanya untuk pembiayaan BPJS bisa di cover oleh pemerintah. Dan juga Perda Ketenagakerjaan. Dirinya berharap masyarakat mendoakan agar perda trrsebut bisa disahkan tahun ini dan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat.

“Jadi di tahun 2023 ini masuk di Propem Perdana peraturan daerah. Jadi ada Rancangan peraturan daerah yang mau disahkan di tahun 2023 ini. Salah satunya Perda tentang perlindungan tenaga kerja dan masyarakat Bojonegoro yang punya BPJS bisa gratis.”terangnya.

Berbagai tehknis dan pertanyaan di sampaikan warga di hadapan Ahmad Supriyanto dan pihak BPJS Bojonegoro. Dengan jelas dan gamnlang pihak BPJS memberi arahan serta petunjuk kepada warga terkait beberapa kriteria yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Selain BPJS warga mengangkat isu terkait banjir yang terjadi di wilayah kecamatan Baureno tepatnya bantaran sungai yang melingkar ke selatan dari arah jembatan semar mendem (sebutan familiarnya) yang di setiap musim penghujan selalu meluap dan membanjiri area persawahan dan pemukiman warga.

Terpisah usai acara reses media MMCNews minta keterangan kepada Ahmad Supriyanto. Dirinya menyebut, pengajuan terkait normalisasi itu pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan dirinya menyebutkan pengajuan itu di bawa tejo dan Erik.

“Ternyata itu, sudah kita ajukan tahun 2021. Dan itu sudah saya bawa di rapat anggaran pada saat itu dibawa Pak Tejo. Karena pak Tejo nya pensiun terus kemudian di lanjut pak Erik yang pada waktu itu menjabat PLT SDA.”ungkapnya.

“Setelah itu pak Erik definitif menjabat kepala dinas SDA.”imbuhnya.

Diakuinya bahwa dirinya pada waktu itu secara inten komunkasi dengan kepala dinas. Namun setelah itu di ketahui bahwa normalisasi bukan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini SDA Bojonegoro. Akan tetapi kewenangan Dinas SDA Provinsi.

“Pak erik bukan rumah warga saja. Tapi, rumah saya juga ikut kebanjiran. Saya minta untuk normalisasi. Namun, setelah dicek ternyata itu menjadi kewenangan dinas SDA provinsi.”teraang pria berkacamata itu.

Pria yang aktif di media sosial ini menambahkan, Bila sesuatu pekerjaan yang bukan kewenangan harus ada rekomendasi dalam pengerjaanya. Dia mencotohkan pembangunan jalan nasional gak bisa di kerjakan pemerintah daerah. Meski di kerjakan harus melalui rekomendasi dari kementerian PUPR.

“Misalnya ada kewenangan provinsi, kewenangan pusat, contoh jalan nasional harus ada rekomendasi dari Kementerian PUPR. Kalau wilayahnya provinsi berarti kita harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi”

“Nanti pada saat rapat KUAAPS 2024 akan kita tanyakan lagi. Sebetulnya komisi saya bukan Mitra. Tapi kalau ada rapat sering ketemu.”pungkas Mas Pri (sapaan akrab) menambahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *